SERANG, BANTENINTENS.CO.ID – Walikota Serang, Budi Rustandi, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Banten, Rabu (24/6/2026). Kunjungan tersebut dalam rangka mendorong percepatan revisi Peraturan Daerah Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan (Perda PUK).
Rancangan aturan tersebut dijadwalkan menjalani rapat harmonisasi bersama Kanwil Kemenkum Banten pada 29 Juni 2026 sebelum dikirim ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang untuk dibahas lebih lanjut.
Walikota Serang, Budi Rustandi, mengatakan pembahasan Perda PUK difokuskan pada penguatan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan, khususnya tempat hiburan malam dan usaha yang beroperasi tanpa mengindahkan aturan daerah.
“Kami hari ini membahas terkait Perda PUK. Alhamdulillah tanggal 29 Juni akan ada rapat harmonisasi bersama pemerintah Kota Serang dalam rangka percepatan agar Perda ini bisa segera dikirimkan ke DPRD untuk dibahas bersama,” kata Budi usai pertemuan dengan Kementerian Hukum.
Dalam rancangan yang disiapkan, Pemkot Serang mengusulkan denda administratif dengan nilai cukup besar. Besarannya masih akan dibahas dan disesuaikan dengan hasil kajian hukum maupun kajian teknis dari perangkat daerah terkait.
“Usulan saya antara Rp1 miliar sampai Rp5 miliar. Nanti jumlahnya perlu kajian. Keinginan saya memang sebesar-besarnya, tetapi tetap harus ada dasar hukum dan pertimbangan terhadap pelaku usahanya,” ujarnya.
Selain denda, Pemkot Serang juga mendorong adanya konsekuensi pidana bagi pelanggar yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran sanksi administratif. Menurut Budi, mekanisme tersebut menjadi salah satu poin penting yang tengah dibahas dalam proses harmonisasi.
“Yang saya pastikan ketika mereka tidak mampu atau tidak membayar denda administratif, ada konsekuensi pidana. Itu yang penting dan sedang dikaji sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ucapnya.
Budi menilai keberadaan Perda PUK dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat pengawasan terhadap aktivitas usaha hiburan di Kota Serang. Aturan tersebut juga diharapkan dapat menekan peredaran minuman keras serta aktivitas tempat hiburan yang dinilai berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban masyarakat.
“Saya ingin memastikan Kota Serang tidak ada tempat hiburan malam yang liar. Jangan sampai anak-anak muda kita membeli minuman sembarangan yang kemudian berdampak pada tawuran atau gangguan lainnya,” katanya.
Menurutnya, sejumlah persoalan sosial yang pernah terjadi di Kota Serang tidak lepas dari lemahnya pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol dan aktivitas usaha hiburan yang tidak sesuai aturan.
Proses harmonisasi nantinya akan difasilitasi Kementerian Hukum untuk memastikan seluruh materi muatan dalam Perda PUK tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pemkot Serang berharap substansi yang diusulkan dapat diakomodasi tanpa menyalahi ketentuan perundang-undangan.
“Keinginan kepala daerah tentu ingin diwujudkan, tetapi tetap harus sesuai dengan aturan yang ada di atasnya. Yang terpenting ada efek jera dan ada kepastian hukum,” ujar Budi.
Setelah tahapan harmonisasi selesai, rancangan Perda PUK akan difasilitasi Pemerintah Provinsi Banten sebelum disampaikan kepada DPRD Kota Serang. Pemkot Serang menargetkan seluruh proses pembahasan hingga penetapan dapat rampung pada tahun ini.
“Targetnya tahun ini harus selesai,” tandasnya. (Red)
