SERANG, BANTENINTENS.CO.ID – Menjelang dimulainya Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 tingkat Kota Serang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Serang mengumpulkan kepala sekolah serta operator sekolah untuk mendeklarasikan pelayanan tanpa gratifikasi dan juga Doa Bersama, pada Jumat (26/6/2026).
Kepala Dindikbud Kota Serang, Ahmad Nuri mengatakan, deklarasi tersebut digelar setelah seluruh persiapan teknis SPMB rampung, mulai dari penyusunan petunjuk teknis hingga koordinasi dengan berbagai unsur pemerintah dan aparat penegak hukum.
Menurutnya, doa bersama dan deklarasi menjadi pengingat bagi seluruh penyelenggara agar menjalankan tugas secara jujur dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
“SPMB dimulai 29 Juni sampai 2 Juli. Harapan kami seluruh proses berjalan lancar, memberi kemudahan bagi masyarakat, dan membawa keberkahan untuk Kota Serang,” ujar Ahmad Nuri.
Ia menjelaskan, deklarasi diikuti seluruh kepala SMP negeri dan sebagian besar kepala SD negeri di Kota Serang. Seluruh peserta diminta berkomitmen memberikan pelayanan dengan hati serta menolak segala bentuk gratifikasi selama pelaksanaan SPMB.
Selain penguatan integritas, Dindikbud juga menyiapkan ruang pengaduan bagi masyarakat. Layanan tersebut dapat dimanfaatkan untuk melaporkan dugaan pelanggaran maupun meminta pendampingan apabila mengalami kesulitan saat melakukan pendaftaran.
“Kalau ada tahapan yang dinilai kurang tepat akan kami luruskan. Kalau masyarakat mengalami kesulitan mendaftar, kami siapkan pendampingan dan asistensi agar prosesnya bisa diselesaikan,” katanya.
Ahmad Nuri juga mengajak insan pers ikut mengawasi seluruh tahapan SPMB agar pelaksanaannya berlangsung terbuka dan akuntabel.
Untuk memastikan tidak terjadi praktik gratifikasi, Dinas Pendidikan melakukan pemantauan terhadap seluruh proses pendaftaran berbasis sistem. Operator di tingkat dinas akan mengawasi aktivitas operator sekolah guna mendeteksi apabila terdapat kejanggalan selama proses berlangsung.
Ia menegaskan setiap kepala sekolah maupun petugas penyelenggara telah diingatkan agar tidak menerima imbalan dalam bentuk apa pun.
“Jangan sekali-kali bermain gratifikasi. Jangan tergoda hal-hal yang bisa merusak proses SPMB. Semua akan kami pantau,” ucapnya.
Apabila ditemukan pelanggaran, sanksi akan diberikan secara bertahap mulai dari teguran hingga pencopotan kepala sekolah apabila terbukti melakukan praktik transaksional dalam pelaksanaan SPMB.
“Bila ada kepala sekolah yang terbukti melanggar, sanksinya bisa sampai pergantian kepala sekolah. Kami di dinas juga siap dievaluasi apabila ada pegawai yang melakukan tindakan transaksional,” kata Ahmad Nuri.
SPMB Kota Serang dijadwalkan berlangsung pada 29 Juni hingga 2 Juli 2026 dengan pengawasan yang diperkuat dari sisi sistem, pengaduan masyarakat, serta pengawasan publik. (Red)
