Nama: Salma Nadien Alghani
Semester: 2
Universitas Pamulang
Masalah sosial yang terus mengakar di Indonesia tidak sekadar persoalan anggaran melainkan cerminan dari relasi kuasa, distribusi sumber daya, dan kepentingan politik yang bersaing. Analisis ekonomi politik membuka lapisan tersembunyi di balik kebijakan pemerintah.
Pemandangan kawasan permukiman padat dan tidak layak huni di salah satu kota besar Indonesia gambaran nyata dari kemiskinan struktural yang belum teratasi.
Sumber : https://perkim.id/kumuh/1-kota-2-dunia-permukiman-kumuh-di-perkotaan/
9,03% Tingkat kemiskinan nasional (BPS, 2024)
0,381 Koefisien Gini ketimpangan pendapatan
7,2 Jt Pengangguran terbuka (Agustus 2024)
Masalah sosial di Indonesia bukan fenomena baru. Dari kemiskinan kronis di pedesaan, pengangguran struktural di kalangan pemuda, hingga akses layanan kesehatan yang timpang antara kota dan desa persoalan – persoalan ini telah menghantui agenda pembangunan nasional selama beberapa dekade.
Namun di balik angka-angka statistik yang kerap dikutip pemerintah, terdapat dinamika kekuasaan dan kepentingan ekonomi yang menentukan siapa yang diuntungkan dan siapa yang terabaikan.
Pendekatan ekonomi politik menawarkan lensa analisis yang lebih tajam. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang cenderung melihat kebijakan sebagai respons teknis atas permasalahan, ekonomi politik menelaah bagaimana kepentingan aktor pemerintah, elite bisnis, lembaga internasional, dan masyarakat sipil membentuk keputusan yang berdampak besar bagi jutaan warga.
“Kemiskinan bukan sekadar kurangnya pendapatan. Ia adalah produk dari sistem distribusi kekuasaan yang tidak adil.”
Intervensi Negara dan Distorsi Pasar
Dalam kerangka ekonomi politik, subsidi sosial dan program bantuan pemerintah tidak dapat dilepaskan dari konteks elektoral. Berbagai riset menunjukkan lonjakan belanja sosial menjelang pemilu pola yang mengindikasikan bahwa program kesejahteraan kerap dijadikan instrumen mobilisasi dukungan politik, bukan semata respons atas kebutuhan rakyat.
Program seperti Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Sembako, meski memiliki manfaat nyata, juga tidak lepas dari kritik soal targeting yang tidak presisi dan potensi clientelism.
Kesenjangan Struktural: Siapa yang Memiliki Aset?
Data kepemilikan lahan di Indonesia mengungkap realitas yang mengkhawatirkan sebagian besar lahan produktif dikuasai oleh segelintir korporasi dan konglomerat, sementara petani kecil berjuang dengan fragmentasi lahan dan keterbatasan modal. Reforma agraria yang kerap dijanjikan dalam program pemerintah berjalan lambat, terhambat oleh resistensi dari kelompok kepentingan yang justru memiliki akses kuat ke pusat pengambilan keputusan.
Di sektor perkotaan, fenomena gentrifikasi dan pembangunan infrastruktur mega-proyek kerap mengakibatkan penggusuran komunitas marginal tanpa kompensasi yang layak. Kota tumbuh, tetapi pertumbuhannya tidak inklusif. Dalam perspektif ekonomi politik, ini bukan kecelakaan kebijakan melainkan hasil yang dapat diprediksi ketika investasi modal dan kepentingan pengembang mendominasi proses perencanaan tata ruang.
Respons Kebijakan dan Jebakan Populisme
Tekanan sosial yang terus meningkat kerap mendorong pemerintah ke arah kebijakan populis jangka pendek: subsidi energi masif, bagi-bagi bantuan tunai menjelang pemilu, atau janji swasembada pangan yang sulit dieksekusi. Ekonomi politik menjelaskan fenomena ini sebagai akibat dari pendeknya cakrawala waktu para politisi mereka mengutamakan manfaat yang terasa segera di atas reformasi struktural yang hasilnya baru terlihat setelah satu atau dua generasi.
Reformasi fiskal yang sesungguhnya diperlukan seperti perluasan basis pajak, penguatan belanja produktif di bidang pendidikan vokasional, dan reformasi sistem perlindungan sosial berbasis data terintegrasi membutuhkan modal politik yang besar dan keberanian menghadapi kelompok kepentingan yang dirugikan.
Jalan Keluar: Reformasi Tata Kelola berbasis Keadilan
Pendekatan ekonomi politik tidak sekadar bersifat deskriptif ia juga menawarkan peta jalan reformasi. Penguatan transparansi anggaran, partisipasi masyarakat sipil dalam pengawasan kebijakan, serta desentralisasi fiskal yang lebih bermakna merupakan fondasi yang harus dibangun agar program sosial benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan.
Pada akhirnya, mengatasi masalah sosial di Indonesia memerlukan lebih dari sekadar anggaran yang besar. Ia membutuhkan keberanian politik untuk menata ulang relasi kekuasaan yang selama ini menguntungkan segelintir pihak sebuah agenda yang mudah diucapkan, namun luar biasa sulit untuk diwujudkan. (Red)
