SERANG, BANTENINTENS.CO.ID – Walikota Serang, Budi Rustandi, turun langsung memantau pelaksanaan hari pertama Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 Kota Serang, Senin (29/6/2026).
Sidak dilakukan Walikota Serang Budi Rustandi untuk memastikan seluruh tahapan penerimaan siswa berjalan sesuai aturan tanpa praktik titip-menitip maupun transaksional.
Dalam pemantauan tersebut, Budi menemukan satu kendala teknis pada proses pendaftaran. Seorang calon peserta didik tidak dapat melihat nilai yang tampil di aplikasi, namun persoalan itu langsung ditangani melalui proses verifikasi oleh petugas.
“Tadi hanya ada satu kasus. Setelah diverifikasi sesuai aturan dan persyaratan, persoalannya bisa diselesaikan. Itu hanya kendala teknis,” kata Budi.
Ia menjelaskan, mekanisme verifikasi disiapkan agar setiap calon peserta didik tetap memperoleh hak yang sama apabila mengalami kendala pada sistem pendaftaran.
Menurutnya, proses verifikasi menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh peserta mendapatkan perlakuan yang adil tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku.
Budi juga menegaskan pelaksanaan SPMB di Kota Serang diawasi berbagai pihak, mulai dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kementerian Pendidikan, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Karena itu, ia memastikan tidak ada ruang bagi praktik jual beli kursi maupun titipan dalam penerimaan siswa baru.
“Kami sudah berkomitmen. Tidak boleh ada transaksional. Kalau ada yang terbukti melakukan praktik seperti itu, akan kami beri sanksi sampai pencopotan sesuai aturan ASN,” ujarnya.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya apabila ada pihak yang mengaku dapat meloloskan calon peserta didik dengan mengatasnamakan dirinya, Kepala Dinas Pendidikan maupun kepala sekolah.
“Saya pastikan tidak boleh ada titip-titipan. Kalau ada yang menjual nama saya, menjual nama kepala dinas atau kepala sekolah, jangan percaya,” ucapnya.
Budi juga meminta seluruh kepala sekolah tetap berpegang pada aturan dan tidak gentar menghadapi tekanan dari pihak mana pun.
“Kalau ada oknum yang menekan atau mengancam karena siswanya tidak diterima, jangan takut. Jalankan saja sesuai aturan,” katanya.
Ia menambahkan, Pemkot Serang tidak akan lagi menambah kuota penerimaan di SMP Negeri. Penambahan yang telah diberikan pemerintah pusat dinilai sudah sesuai dengan kapasitas ruang belajar.
“Kalau ditambah terus, satu kelas bisa diisi 100 orang. Seperti pasar nanti. Itu tidak mungkin karena ada standar proses belajar yang harus dijaga,” ujarnya.
Untuk mengakomodasi lulusan yang belum tertampung di sekolah negeri, Pemkot Serang menggandeng sekolah swasta yang bersedia bekerja sama dalam program pendidikan gratis mulai tahun 2027.
Sekolah swasta yang mengikuti program tersebut akan menerima bantuan operasional daerah (Bosda) sebesar Rp50 juta per sekolah, selain tetap memperoleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat.
Budi juga mengimbau orang tua tidak memaksakan anak masuk ke sekolah yang dianggap favorit apabila tidak memenuhi persyaratan.
“Kalau memang tidak lolos, jangan dipaksakan masuk ke sekolah favorit. Semua jalur penerimaan sudah memiliki aturan, baik prestasi, domisili maupun ketentuan lainnya. Yang penting prosesnya berjalan adil dan sesuai aturan,” tandasnya. (Red)
