SERANG, BANTENINTENS.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang mulai membawa upaya pengetatan pengawasan tempat hiburan malam (THM) dan minuman beralkohol ke jalur regulasi. Draf Revisi Peraturan Daerah (Perda) Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan (PUK) tentang pengendalian minuman beralkohol kini sudah dikirim ke DPRD Kota Serang untuk segera dibahas.
Walikota Serang, Budi Rustandi, mengatakan draf revisi Perda PUK tersebut telah ditandatangani dan disampaikan ke DPRD sebagai langkah untuk memperbaiki serta menata sistem, termasuk pengaturan tempat hiburan malam dan pengendalian peredaran minuman keras ilegal.
”Sudah hari ini, kemarin saya tanda tangan dan hari ini mungkin sudah nyampe ke dewan. Saya minta kepada Ketua DPRD dan teman-teman DPRD untuk segera dibahas untuk mulai pembahasan. Jangan dilama-lamain,” katanya, Rabu (15/7/2026).
Ia menjelaskan revisi Perda PUK tersebut merupakan bentuk komitmen Pemkot Serang dalam menciptakan tata kelola yang lebih baik, tidak hanya terkait pembangunan kota, tetapi juga pengawasan terhadap aktivitas usaha yang berdampak pada masyarakat.
“Ini bagian daripada Pemkot Serang komitmen dalam rangka untuk memperbaiki menata semua, bukan hanya kotanya tapi sistem termasuk tempat hiburan malam,” ucap Budi.
Dalam proses pembahasan revisi Perda PUK, Pemkot Serang akan membentuk tim khusus dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, tokoh masyarakat, akademisi, hingga mahasiswa.
“Cari yang terbaik untuk Pemkot Serang dan masyarakat Kota Serang bersama dewan. Saya mohon juga kepada dewan ini agar dipermudah, agar sama-sama membahas dengan kami, dan jangan punya pikiran yang suudzon terhadap Pemkot Serang,” ujarnya.
Budi menambahkan kebijakan itu semata-mata bertujuan menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat, terutama generasi muda.
“Jangan sampai ada minuman keras dijual liar yang berdampak kepada anak-anak kita bisa membeli minuman keras hingga memicu tawuran-tawuran antar sekolah, memicu anak mabuk dengan mudahnya membeli minuman keras yang sering kita lihat di berita-berita di akun medsos,” jelas Budi.
Salah satu poin yang menjadi perhatian dalam revisi Perda PUK adalah penguatan sanksi terhadap pelanggaran, termasuk peredaran minuman keras ilegal. Budi menilai sanksi yang ada saat ini belum memberikan efek jera.
Ia mencontohkan penindakan terhadap 17 ribu botol minuman keras yang sebelumnya diamankan. Menurutnya, kasus tersebut harus mendapat penanganan dengan sanksi yang lebih berat.
Budi mengungkapkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum terkait kemungkinan penerapan denda dalam aturan tersebut. Ia mengusulkan besaran denda bagi pelanggar mulai dari Rp1 miliar hingga Rp5 miliar.
“Pokoknya minimal 1 miliar, maksimal 5 miliar, biar kapok. Nanti kan harus pakai kajian, Dispora kajiannya seperti apa, karena itu ada kajian daripada ekonomi infonya begitu,” tegas Budi.
Selain menyasar tempat hiburan malam, revisi aturan tersebut juga akan mengatur penindakan terhadap penjualan minuman keras ilegal melalui berbagai jalur, termasuk secara online.
“Mulai Perda itu terbit para penjual yang di online atau tukang jamu main-main dengan saya, saya bakal tindak tegas,” tandasnya. (Red)
