SERANG, BANTENINTENS.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) mulai memperketat pengawasan terhadap pengembang perumahan yang belum menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU). Pengembang yang mengabaikan kewajiban tersebut terancam diblokir proses perizinannya apabila tidak merespons teguran pemerintah.
Kepala Bidang (Kabid) Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Serang, Mufasir, mengatakan hingga saat ini terdapat 256 perumahan di Kota Serang. Dari jumlah tersebut, baru 118 perumahan yang telah menyerahkan PSU kepada Pemerintah Kota Serang.
“Tahun ini kami menargetkan sekitar lima perumahan lagi dapat menyelesaikan proses penyerahan PSU,” kata Mufasir, Senin (20/7/2027).
Ia menjelaskan, lambatnya proses penyerahan umumnya disebabkan kondisi fasilitas perumahan yang belum memenuhi persyaratan. Saat dilakukan verifikasi lapangan, masih ditemukan jalan lingkungan, pedestrian, maupun fasilitas umum lainnya yang belum selesai atau belum layak diserahkan.
“Semua kami cek. Kalau masih ada jalan atau fasilitas yang kondisinya belum baik, tentu belum bisa kami terima,” ujarnya.
Selain itu, DPKP juga masih menemukan sejumlah perumahan yang telah ditinggalkan pengembang sehingga proses penyerahan tidak berjalan. Dalam kondisi tersebut, warga dapat mengajukan penyerahan PSU secara mandiri.
Usulan tersebut harus dilengkapi persetujuan dari pemerintah kelurahan dan kecamatan sebelum diverifikasi oleh DPKP.
“Banyak juga perumahan yang sudah ditinggalkan pengembangnya. Warga bisa mengusulkan penyerahan secara mandiri, kemudian kami lakukan verifikasi di lapangan,” katanya.
Mufasir menegaskan, pemerintah akan memberikan sanksi administratif kepada pengembang yang tidak merespons proses penyerahan PSU. Setelah pengumuman disampaikan selama 14 hari dan tidak ada tanggapan, DPKP akan memblokir proses perizinan pengembang tersebut.
“Kalau selama 14 hari tidak ada respons, kami blokir proses perizinannya. Pengembang tidak bisa mengurus izin baru dan akan dilakukan kajian ulang terhadap usahanya,” ucap Mufasir.
Langkah tersebut dilakukan agar pengembang memenuhi kewajiban menyerahkan fasilitas umum kepada pemerintah sehingga pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur perumahan dapat dilakukan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. (Red)
