SERANG, BANTENINTENS.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau (MoU) dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Serang, Provinsi Banten, terkait pengembangan dan peningkatan pelayanan publik dalam bidang pertanahan dan keuangan daerah, pada Senin (5/10/2026).
Walikota Serang, Budi Rustandi mengatakan, kerja sama dengan BPN tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan pelayanan pertanahan, tetapi juga mempercepat penertiban aset daerah yang hingga kini belum memiliki dokumen sertifikat.
“Target tahun ini adalah 300, dari semua aset yang ada di Pemerintah Kota Serang ini sekitar kurang lebih 3.000 lagi (belum tersertifikasi). Ini menjadi target terbanyak di era saya dan Pak Agis (Wakil Walikota),” katanya, usai penandatanganan MoU dengan BPN Kota Serang di Puspemkot Serang.
Menurut dia, penertiban aset menjadi penting untuk memastikan aset milik Pemkot Serang memiliki kepastian hukum. Proses tersebut sekaligus tindak lanjut atas arahan KPK terkait sertifikasi dan penertiban aset pemerintah daerah. Legalitas aset juga berkaitan dengan kemudahan pemerintah dalam mengelola aset maupun mendukung masuknya investasi ke Kota Serang.
“Kerja sama dan sertifikasi aset ini juga agar pelayanan lebih maksimal, karena kami ingin beberapa yang masuk investasi juga lebih mudah nanti ke depannya, termasuk aset-aset yang ada di Pemerintah Kota Serang,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPN Kota Serang, Osman Affan mengatakan, pihaknya akan memprioritaskan aset Pemkot Serang untuk segera disertifikasi. Namun, proses tersebut dilakukan secara bertahap sesuai dengan data dan kelengkapan dokumen masing-masing aset.
“Apapun ini kami tetap prioritaskan aset-aset di Pemkot Serang ini agar segera disertifikatkan. Ini bertahap semua, sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Wali tadi,” tuturnya.
Selain penertiban aset, kata dia, kerja sama tersebut juga mencakup integrasi data nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor objek pajak (NOP) dengan data pertanahan. Hal itu juga sekaligus memperbaiki pelayanan kepada masyarakat dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah Kota Serang.
“Dengan integrasi nomor induk kependudukan dengan nomor induk bidang, maka kami berharap peningkatan pendapatan daerah Kota Serang dapat meningkat lebih baik lagi,” ucapnya.
Menurut dia, integrasi dan penertiban data pertanahan tersebut juga sejalan dengan kerja sama antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agraria/Tata Ruang serta menjadi bagian dari perhatian KPK terhadap pengelolaan aset pemerintah daerah.
“Tadi sudah disampaikan Pak Wali, bahwa ini sesuai arahan dan sudah ada MoU antara Kemendagri dengan Kementerian ATR/BPN dan juga khusus untuk diaset menjadi perhatian serta arahan dari KPK,” tandasnya. (Red)
