SERANG, BANTENINTENS.CO.ID – Walikota Serang Budi Rustandi tarik saham dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB untuk infrastruktur di Kota Serang sebagai sebuah manuver berani guna mendobrak kebiasaan buruk birokrasi masa lalu.
Tindakan radikal dan pro-rakyat ini sengaja diambil untuk memastikan agar tidak ada lagi uang negara yang dibiarkan mengendap stagnan di dalam brankas lembaga perbankan.
Pencairan aset daerah senilai Rp10 miliar tersebut sejatinya merupakan wujud manifestasi kepatuhan mutlak pemerintah kota terhadap instruksi dari Presiden Prabowo.
Pemerintah pusat saat ini secara tegas mewajibkan setiap kepala daerah untuk berani membelanjakan anggaran secara proaktif demi memacu kualitas fasilitas publik.
“Kalau dana mengendap, fiskal daerah mungkin aman, tapi, daya beli masyarakat akan turun, dan disisi lain Kota Serang sedang banyak membangun,” kata Budi, Senin (27/4/2026).
Keputusan krusial mengenai tahapan pencairan investasi daerah tersebut dipastikan akan segera tereksekusi secara de facto bertepatan dengan momentum Rapat Umum Pemegang Saham di Bandung besok. Momen krusial perbankan ini sengaja dimanfaatkan secara cerdik oleh kepala daerah untuk langsung menyuntikkan aliran dana segar ke dalam urat nadi pembangunan ibu kota Banten.
Selama ini, rutinitas menumpuk dana kas daerah di bank sering kali dijadikan zona nyaman oleh para pemangku kebijakan semata-mata demi mengejar sebuah ilusi keamanan fiskal. Padahal, realitas kondisi infrastruktur perkotaan yang membutuhkan sentuhan perbaikan di lapangan jelas sangat menuntut adanya langkah intervensi pembiayaan secara masif dan cepat.
“Ini sesuai dengan instruksi Mendagri yang meminta pemerintah daerah wajib segera membelanjakan untuk masyarakat agar roda ekonomi bergerak,” tegasnya.
Penarikan modal bernilai fantastis ini menjadi sebuah tamparan keras bagi sistem tata kelola keuangan konvensional yang kerap kali mengabaikan urgensi pemerataan pembangunan kota. Serapan kas daerah yang kini didorong berjalan sangat progresif tersebut diyakini amat sanggup menjadi katalisator terkuat dalam memulihkan perputaran roda ekonomi kerakyatan.
Proses likuidasi pelepasan saham milik pemerintah ini semenjak tahap awal dipastikan telah berhasil melewati serangkaian audit hukum dan analisis risiko keuangan yang sangat transparan. Manuver pengalihan anggaran taktis ini secara otomatis sukses meruntuhkan kebuntuan alasan klasik terkait keterbatasan kas daerah yang kerap dijadikan tameng atas tersendatnya proyek fisik.
“Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan layanan infrastruktur yang tengah di genjot Pemkot Serang,” tandasnya. (Red)
