SERANG, BANTENINTENS.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Serang menyetujui dua rancangan peraturan daerah (Raperda) terkait perlindungan anak dan perempuan serta kesetaraan gender dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Serang.
Selain itu, rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kota Serang itu juga membahas penetapan keputusan DPRD terkait catatan dan rekomendasi LKPJ Walikota Serang Tahun Anggaran 2025, penetapan rancangan peraturan daerah, hingga penarikan sejumlah raperda lama.
Walikota Budi Rustandi menyampaikan rasa syukur karena pembahasan perda perlindungan anak dan perempuan, serta perda kesetaraan gender dapat diselesaikan dengan baik.
“Hari ini saya menghadiri Paripurna LKPJ dari DPRD Kota Serang terkait perda perlindungan anak. Dan alhamdulillah sudah selesai dan sukses,” ujarnya kepada awak media usai menghadiri rapat, Kamis (7/5/2026).
Budi memastikan seluruh rekomendasi DPRD terkait perlindungan perempuan dan anak akan segera ditindaklanjuti pemerintah daerah.
“Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh anggota DPRD terkait perda yang sudah akan diperdakan oleh kita terkait perlindungan anak dan kesetaraan gender. Insya Allah akan kami tindak lanjuti,” katanya.
Ketua DPRD Kota Serang Muji Rohman mengatakan dua perda tersebut sangat mendesak, terutama mengingat maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Memang harus, Kota Serang harus menyiapkan regulasi yang tentunya menjadi panduan untuk pemerintah Kota Serang atau untuk legislatif agar memang pasal-pasal itu diterapkan,” ujarnya.
Menurut Muji, Kota Serang membutuhkan regulasi yang kuat untuk mencegah kasus pelecehan seksual, kekerasan rumah tangga, dan tindak kekerasan lainnya.
“Kalau kita lihat wilayah yang lain juga sudah ramai laporan pelecehan seksual dan KDRT. Itu memang harus kita lindungi,” katanya.
Ia menyebut dua raperda tersebut telah resmi disetujui dan tinggal menunggu proses penomoran.
“Tadi sudah, tinggal penomoran saja,” jelasnya.
Selain mengesahkan dua perda baru, DPRD dan Pemkot Serang juga menarik sejumlah raperda lama yang dinilai sudah tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
“Apabila memang suatu saat regulasi ini bertentangan dengan hirarki peraturan perundang-undangan, maka legislatif harus atau eksekutif harus mengajukan penarikan,” kata Muji.
Beberapa raperda yang ditarik di antaranya terkait kepemudaan dan ketenagakerjaan.
Di sisi lain, Sekretaris Daerah Kota Serang Nanang Saefudin menyebut pemerintah daerah juga terus mendorong pengembangan sektor ekonomi kreatif melalui penyediaan ruang publik dan fasilitas UMKM.
“Alhamdulillah sekarang sudah berdiri Royal Barue, terus juga ada Pasar Lama, ada juga Maulana Yusuf, Pasar Kepandean. Nah, nanti ruang-ruang itu bisa dipakai juga untuk para pelaku ekonomi kreatif,” ujarnya.
Menurutnya, pengembangan sarana ekonomi kreatif dilakukan bertahap hingga 2026 untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Serang. (ADV)
