SERANG, BANTENINTENS.CO.ID – Walikota Serang, Budi Rustandi, mengaku bakal menempuh langkah hukum terhadap pihak yang telah melaporkan dirinya terkait sengketa tanah SDN Kuranji yang berada di Kelurahan Kuranji, Kecamatan Taktakan.
Langkah tersebut akan dipertimbangkan apabila hasil kajian hukum menemukan adanya unsur pencemaran nama baik dalam laporan yang ditujukan kepadanya.
Budi menegaskan saat ini dirinya bersama tim hukum masih menyusun legal opinion untuk mengkaji seluruh aspek hukum dari laporan tersebut.
“Saya sedang membuat kajian legal opinion oleh bagian hukum dan pengacara saya. Kalau misalkan ada potensi, saya akan laporkan balik,” kata Budi, Rabu (24/6/2026).
Menurut Budi, laporan yang ditujukan kepada dirinya dinilai tidak tepat sasaran karena persoalan yang dipersoalkan berkaitan dengan aset Pemerintah Kota (Pemkot) Serang, bukan tindakan pribadi dirinya sebagai kepala daerah.
“Kronologisnya sudah disampaikan oleh Kasatgas dari Pemerintah Kota Serang. Harusnya Pemkot Serang, bukan pribadi saya,” ujarnya.
Budi menegaskan bahwa seluruh langkah yang dilakukan terkait aset SDN Kuranji merupakan bagian dari kewajibannya sebagai pejabat negara dalam mengamankan aset daerah.
“Saya sebagai pejabat negara wajib mengamankan aset negara. Apabila ada yang tidak berkenan, silakan ditempuh lewat pengadilan. Kita sesuai dengan aturan,” katanya.
Ia menjelaskan sengketa terkait aset SDN Kuranji sebelumnya telah beberapa kali menempuh jalur hukum di pengadilan.
Dalam proses tersebut, upaya mediasi sempat dilakukan, namun tidak berlanjut setelah majelis hakim meminta perkara diuji melalui proses persidangan.
“Ketika hakim menolak dan disuruh memasukkan gugatan, mereka malah mencabut gugatannya,” ujar Budi.
Budi juga menyebut Pemerintah Kota Serang menjalankan arahan Jaksa Pengacara Negara dalam penanganan aset tersebut. Selain itu, proses sertifikasi aset dilakukan sebagai tindak lanjut pengamanan aset daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, aset pemerintah yang belum memiliki sertifikat memang harus segera diamankan secara administrasi.
“Karena wajib aset negara itu yang belum bersurat, atas arahan KPK disegerakan disuratkan. Kami sudah melaksanakan arahan KPK itu,” katanya.
Saat ditanya apakah laporan yang ditujukan kepadanya merupakan bentuk pencemaran nama baik, Budi menegaskan hal tersebut masih akan dikaji melalui legal opinion yang sedang disusun oleh tim hukumnya.
“Jadi kita lagi buat legal opinion-nya ya. Kalau misalkan ada potensi pencemaran nama baik, saya akan lapor balik. Dan wajar,” ujarnya.
Budi menilai dirinya bertindak dalam kapasitas sebagai kepala daerah yang menjalankan tugas pemerintahan.
Sehingga persoalan yang berkaitan dengan aset daerah seharusnya ditempatkan dalam konteks kelembagaan pemerintah daerah.
“Kalau melaporkan harusnya ke Pemkot Serang, bukan Budi Rustandi,” tegasnya.
Meski demikian, Budi memastikan tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan seluruh penilaian hukum kepada pihak yang berwenang.
“Ya fitnah lah ya. Salah sasaran. Nanti kita lihat saja,” pungkasnya. (Red)
