SERANG, BANTENINTENS.CO.ID — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang, Muji Rohman, memberikan tanggapan resmi terkait salah satu anggota DPRD Kota Serang berinisial DK yang ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian.
DK yang juga tercatat sebagai anggota Komisi III DPRD Kota Serang ditetapkan sebagai tersangka oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Pandeglang atas kasus dugaan pencabulan. Kasus ini kini tengah berjalan melalui tahapan penyidikan lebih lanjut di kepolisian.
Meskipun menghormati sepenuhnya proses hukum yang berjalan di Polres Pandeglang, pihak DPRD menyatakan hingga saat ini belum menerima surat penetapan tersangka secara resmi.
“Kami sangat menghormati apa yang memang hasil pemeriksaan oleh Polres Pandeglang bahwa salah satu oknum DPRD itu menjadi tersangka. Namun sampai saat ini surat penetapannya belum ke DPRD,” ujar Muji, Rabu (4/11/2026).
Akibat belum diterimanya surat resmi tersebut, pimpinan dewan belum dapat melimpahkan persoalan ini kepada Badan Kehormatan (BK) untuk mengkaji status kedewanan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tata tertib (tatip), peraturan pemerintah, maupun undang-undang tentang pemerintahan daerah.
Mengenai hak-hak protokoler dan keuangan tersangka, Muji menegaskan bahwa mekanisme penonaktifan dan pencabutan hak keuangan harus merujuk pada regulasi yang berlaku serta keputusan hukum yang sah.
“Selama dia menjadi tersangka dan belum ada inkrah (kekuatan hukum tetap), apakah dinonaktifkan atau tidak, artinya hak-hak protokoler dan keuangannya cuman sampai saat ini kami belum mendelegasikan di BK itu,” terangnya.
Pihaknya juga menegaskan komitmen untuk tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dalam menyikapi status hukum anggotanya.
“Jika terbukti, Pak? Kita pakai asasnya praduga tidak bersalah. Artinya gitu, terbukti itu dia sebagai yang salah itu harus ada keputusan pengadilan,” tegasnya.
Sementara itu, terkait wacana Pergantian Antar Waktu (PAW), Muji menyerahkan sepenuhnya kewenangan tersebut kepada partai politik tempat yang bersangkutan bernaung. “Oh, kalau di PAW itu urusan partai politik. Ya pasti,” pungkasnya. (Red)
