SERANG, BANTENINTENS.CO.ID – Pengalihan pengelolaan aset dari Kabupaten Serang ke Pemerintah Kota (Pemkot) Serang saat ini difokuskan pada aset prioritas yang telah masuk dalam daftar penyerahan dan dinilai siap secara administratif.
Sekretaris Daerah Kabupaten Serang, Zaldi Dhuhana menjelaskan, salah satu aset yang segera diserahkan adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Aset tersebut sudah tercantum dalam daftar penyerahan yang disusun berdasarkan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Zaldi menyebut penyerahan Disdukcapil hanya menunggu penyelesaian aspek teknis, khususnya terkait infrastruktur jaringan komputer. Menurutnya, layanan Disdukcapil berkaitan langsung dengan sistem pendataan sehingga pemindahan harus dilakukan secara terukur agar tidak mengganggu pelayanan masyarakat.
Selain Disdukcapil, Kabupaten Serang juga menargetkan penyelesaian aset Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKBPPPA) Kabupaten Serang. Namun, proses pemindahan aset tersebut menunggu rampungnya pembangunan kantor pengganti di wilayah Ciruas.
“Kalau bangunannya sudah selesai, baru bisa dipindahkan. Jadi tidak bisa langsung karena harus dipastikan tempatnya siap,” ujar Zaldi.
Zaldi menegaskan tidak seluruh aset di wilayah Kota Serang masuk dalam daftar penyerahan. Beberapa kantor, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Serang, dipastikan tetap menjadi aset Kabupaten Serang.
“Itu tidak termasuk yang diserahkan. Tetap digunakan sebagai kantor BPBD dan Pol PP,” katanya.
Terkait adanya permohonan dari Pemkot Serang untuk memanfaatkan area kantor BPBD dan Satpol PP sebagai kantong parkir, Zaldi menyebut hal tersebut memungkinkan dilakukan melalui mekanisme kerja sama antar pemerintah daerah.
“Kalau pemanfaatan, bisa saja lewat kerja sama. Tapi ada perhitungan dan mekanisme yang harus disepakati bersama,” jelasnya.
Ia menambahkan ketentuan aset yang diserahkan maupun yang tidak diserahkan sudah tertuang dalam daftar resmi KPK dan telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Serang dan Pemerintah Kota Serang. Salah satu aset yang secara tegas tidak masuk dalam daftar penyerahan adalah Pendopo Kabupaten Serang.
“Daftarnya sudah ada. Pendopo termasuk yang tidak diserahkan. Sekarang tinggal delapan lokasi lagi yang prosesnya belum selesai,” tandasnya. (Red)
