SERANG, BANTENINTENS.CO.ID — Pemerintah Kota (Pemkot) Serang mewanti-wanti seluruh camat dan lurah untuk lebih teliti serta menjaga integritas dalam mengurus pelayanan pertanahan dan pengamanan aset daerah. Langkah ini ditegaskan guna mengantisipasi agar tidak ada lagi aparatur kewilayahan yang tersandung masalah hukum.
Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang, Nanang Saefudin, usai mengadiri undangan rapat Koordinasi Bina Wilayah dalam rangka Optimalisasi Pelayanan Administrasi Pertanahan di Kota Serang, Kamis (24/9/20206).
Sekda Kota Serang, Nanang Saefudin, menekankan pentingnya verifikasi faktual di lapangan sebelum pejabat kewilayahan menandatangani dokumen terkait pertanahan, baik urusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maupun jual beli tanah.
“Kita ingin memastikan kepada para lurah dan camat agar betul-betul pada saat penandatanganan diteliti secara faktual ke lapangan. Lokasinya dilihat dan saksi-saksi yang mengetahui tanah tersebut dipastikan. Jangan sampai ada kasus lagi kepala kelurahan yang tersandung masalah hukum,” tegas Nanang.
Selain ketelitian administrasi pertanahan, Nanang menyoroti dua poin penting lainnya yaitu pengamanan aset daerah seperti bekas tanah bengkok dan titisara harus dijaga ketat agar dapat memberikan kontribusi pada pendapatan daerah.
“Aset Pemerintah Kota Serang seperti dulunya tanah bengkok, tanah titisara yang otomatis menjadi aset Pemkot Serang. Nah, itu harus dijaga betul agar nanti bisa menghasilkan dari aset itu berupa kontribusi pendapatan yang masuk kepada Pemkot,” ungkapnya.
“Yang ketiga, saya mengingatkan agar menjaga integritas agar tidak ada mansrea, tidak ada niat jahat di dalam melakukan pelayanan apa pun betul-betul berpedoman kepada aturan perundang-undangan,” imbuh Nanang.
Asda I Kota Serang, Anton Gunawan, menyampaikan bahwa permasalahan yang terjadi belakangan ini sebenarnya bisa dihindari jika aturan dipahami dengan baik.
Menurutnya, pihak Pemkot mulai dari Bagian Pemerintahan, Asisten Daerah I, hingga Sekretaris Daerah (Sekda) telah memberikan arahan serta langkah-langkah penanganan. Namun, keterbatasan pemahaman terhadap regulasi di tingkat bawah masih menjadi kendala.
“Sebenarnya kasus kemarin tidak perlu terjadi karena dari Pemkot sudah menyampaikan langkah-langkahnya. Namun, mungkin pemahaman terkait aturannya masih kurang. Pada kesempatan inilah Pak Sekda memberikan pemahaman dan pembekalan kepada para aparatur di wilayah supaya kasus seperti kemarin tidak terulang lagi,” ujar Anton.
Anton menegaskan ada beberapa hal mendasar yang ditekankan kepada para jajaran aparatur dan lurah yaitu lenguasaan aturan pertanahan dengan meningkatkan pemahaman hukum dan ketertiban administrasi pertanahan di tingkat kelurahan dan menjaga integritas.
“Ada beberapa hal sebenarnya yang disampaikan. Pertama adalah pemahaman terkait pertanahan. Yang keduanya jaga integritas jangan sampai tertarik oleh sesuatu hal yang membahayakan karir. Jadi dua hal inilah yang disampaikan mudah-mudahan pemahaman aparatur di wilayah lebih mantap lagi baik hukum maupun keterkaitan administrasi pertanaha,” terangnya.
Melalui pembekalan ini, Pemkot berharap pelayanan pertanahan di tingkat wilayah dapat berjalan tertib, transparan, dan sepenuhnya mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. Aparatur diimbau untuk menjadikan kasus masa lalu sebagai pelajaran berharga agar tidak kembali melakukan kekeliruan dalam menjalankan tugas.
“Harapan kita, pelayanan pertanahan di wilayah dapat berjalan tertib mengikuti ketentuan yang ada. Tidak ada lagi tindakan di luar integritas seperti kasus-kasus yang lalu,” tandasnya. (Red)
