SERANG, BANTENINTENS.CO.ID – Pergerakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Kasemen, Kota Serang, mulai menunjukkan hasil. Hingga saat ini, realisasinya mencapai 42,9 persen dan menempatkan Kasemen di posisi kedua setelah Kecamatan Serang.
Camat Kasemen, Sugiri mengatakan, realisasi PBB Kecamatan Kasemen saat ini hanya terpaut sekitar 0,8 persen dari Kecamatan Serang yang berada di angka 43,7 persen.
Menurut Sugiri, capaian tersebut tidak lepas dari keterlibatan tim Sapu Jagat yang dibentuk di tingkat kecamatan dan kelurahan. Tim bersama RT dan RW bergerak mendatangi wajib pajak untuk mendorong pembayaran PBB.
“Alhamdulillah, terkait dengan realisasi PBB untuk Kecamatan Kasemen sekarang mencapai 42,9 persen, hampir 43 persen. Posisi kami sekarang kedua dari Kecamatan Serang, selisihnya sekitar 0,8 persen,” kata Sugiri, ditemui di kantornya, Rabu (7/10/2026).
Ia menyebut, capaian tersebut menjadi perkembangan penting bagi Kecamatan Kasemen yang dalam sekitar 16 tahun terakhir kerap berada di posisi terbawah dalam realisasi PBB.
Sugiri bersama para lurah kemudian mendorong pola penagihan dengan melibatkan lebih banyak unsur masyarakat. Upaya itu dilakukan untuk menggerakkan potensi pembayaran PBB yang masih belum tergarap.
“Selama 16 tahun kurang lebih Kecamatan Kasemen ini selalu posisi di terbawah. Maka kami berusaha dengan para lurah melakukan satu inovasi bagaimana menggerakkan seluruh elemen yang ada di Kecamatan Kasemen untuk bersama-sama meningkatkan realisasi PBB,” ujarnya.
Sugiri menargetkan, realisasi PBB Kecamatan Kasemen bisa menembus lebih dari 50 persen hingga akhir Oktober. Sementara sampai penghujung tahun, pihaknya memasang target sekitar 70 persen.
Salah satu perhatian utama berada di Kelurahan Kasemen. Realisasi di wilayah tersebut baru mencapai 28,7 persen, sementara sejumlah kelurahan lainnya sudah berada di atas 40 persen.
Kondisi itu turut memengaruhi capaian keseluruhan Kecamatan Kasemen. Sugiri menyebut masih terdapat potensi sekitar Rp120 juta dari wilayah perumahan di Kelurahan Kasemen yang perlu digali.
“Kelurahan Kasemen saat ini masih terbawah, baru 28,7 persen. Sedangkan yang lainnya sudah hampir di atas 40 persen. Ini yang terus kami lakukan upaya-upaya yang lebih komprehensif,” katanya.
Penagihan PBB juga dilakukan di luar hari dan jam kerja. Tim Sapu Jagat tetap bergerak pada akhir pekan hingga malam hari untuk menemui wajib pajak, termasuk pemilik tanah atau bangunan yang berdomisili di luar Kota Serang.
Sugiri menyebut ada wajib pajak yang memiliki aset di Kasemen tetapi tinggal di Kota Cilegon. Kondisi tersebut tidak menyurutkan petugas untuk melakukan penagihan.
“Semua bergerak, bahkan bukan hanya akhir pekan, malam juga. Ada yang punya tanahnya di sini, posisinya di Cilegon, ada juga di Bojonegoro. Dengan semangat kebersamaan, teman-teman melakukan upaya dalam menggenjot peningkatan PAD di Kecamatan Kasemen,” ujarnya.
Sementara itu, kawasan perumahan menjadi salah satu kendala dalam penagihan PBB. Sebagian penghuni masih menganggap pembayaran PBB menjadi tanggung jawab pengembang karena nama dalam SPPT masih tercatat atas nama developer.
Sugiri mengatakan, setelah akad dan kepemilikan rumah beralih kepada penghuni, kewajiban pembayaran PBB menjadi tanggung jawab pemilik atau penghuni. Perubahan nama dalam SPPT juga dapat dilakukan.
“Penghuni berpikir karena SPPT PBB masih namanya developer, seolah-olah itu masih menjadi tanggung jawab developer. Padahal ketika akad sudah dilakukan, itu harus menjadi tanggung jawab penghuni. Perubahan SPPT juga bisa dilakukan,” katanya.
Selain persoalan SPPT, sejumlah penghuni perumahan di Kasemen masih menggunakan KTP dari luar daerah. Pemerintah Kecamatan Kasemen sebelumnya telah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendorong warga yang sudah menetap di wilayah tersebut memperbarui status kependudukannya.
Sugiri optimistis Kecamatan Kasemen dapat mengejar bahkan melampaui capaian Kecamatan Serang. Ia meminta seluruh unsur pemerintahan hingga masyarakat ikut mengambil bagian dalam meningkatkan pembayaran PBB.
“Ini merupakan tanggung jawab kita semua, bukan hanya tanggung jawab camat atau lurah, tapi seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Kasemen. PBB ini bukti masyarakat hadir untuk membantu pembangunan yang ada di Kota Serang,” ujarnya.
Ia mengatakan, sosialisasi kepada masyarakat terus dilakukan bersama RT dan RW, termasuk dengan membangun komunikasi informal agar warga memahami kaitan pembayaran PBB dengan pembangunan daerah.
“Insyaallah optimis. Dengan semangat kebersamaan dan tim Sapu Jagat, mudah-mudahan kita bisa mengungguli kecamatan yang lain,” tandasnya. (Red)
