SERANG, BANTENINTENS.CO.ID – Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Kecamatan Taktakan, Kota Serang, mulai menunjukkan hasil. Capaian pembayaran pajak naik dari sekitar 36 persen menjadi 40,4 persen setelah petugas kelurahan turun langsung mendatangi warga, termasuk pada akhir pekan.
Camat Taktakan, Rahmat mengatakan, peningkatan terlihat di sejumlah wilayah, terutama Kelurahan Sepang dan Taman Baru. Petugas menyasar komplek perumahan yang selama ini menjadi salah satu titik dengan tingkat pembayaran pajak yang masih rendah.
“Alhamdulillah ada beberapa peningkatan, terutama di Sepang dan juga di Taman Baru. Dari 36 persen sekarang sudah 40,4 persen,” ujar Rahmat, Rabu (7/10/2026).
Menurutnya, penagihan dilakukan bersama lurah dan staf kelurahan melalui program Sapa Warga. Pola penagihan tidak hanya dilakukan pada hari kerja, tetapi juga Sabtu dan Minggu untuk menyesuaikan waktu warga yang sebagian besar bekerja.
Petugas mendatangi sejumlah kompleks besar di Sepang, Taman Baru dan wilayah Drangong untuk mengingatkan warga mengenai kewajiban pembayaran PBB.
Rahmat menyebut masih ada sejumlah titik yang menjadi perhatian, terutama dua perumahan di wilayah Sepang serta beberapa kawasan di Taman Baru dan Drangong. Sebagian objek pajak di perumahan baru masih tercatat atas nama perusahaan sehingga menjadi salah satu kendala dalam penagihan.
“Masih ada beberapa perumahan yang pajaknya masih atas nama perusahaan. Itu menjadi kendala kita, terutama di kompleks-kompleks yang baru,” katanya.
Kecamatan Taktakan memiliki target capaian PBB sebesar 80 persen. Namun, dengan kondisi di lapangan, Rahmat memperkirakan capaian hingga akhir tahun berada di kisaran 60 hingga maksimal 70 persen.
Selain penagihan, pihak kecamatan juga menyiapkan penghargaan dan sanksi administratif bagi kelurahan berdasarkan capaian target yang telah ditetapkan. Sejumlah kelurahan dengan capaian pembayaran masih rendah menjadi perhatian, di antaranya Sayar, Cilowong dan Sepang.
Rahmat juga menyoroti persoalan administrasi kependudukan di sejumlah kompleks perumahan. Masih ditemukan warga yang tinggal di Taktakan tetapi menggunakan KTP dari daerah lain.
Petugas kelurahan kini diminta melakukan pengecekan data kependudukan bersamaan dengan kegiatan penagihan pajak. Langkah itu dilakukan untuk memastikan data warga yang tinggal di kompleks perumahan sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Kemarin sambil nagih pajak, ada yang KTP-nya masih luar, termasuk masih Rangkasbitung. Ternyata banyak juga di sekitar situ,” ujar Rahmat.
Ia mengatakan pendataan akan terus dilakukan, termasuk menyasar warga yang sulit ditemui pada siang hari karena bekerja. Dengan cara tersebut, penagihan pajak sekaligus pendataan kependudukan dapat dilakukan secara bersamaan. (Red)
