SERANG, BANTENINTENS.CO.ID – Perkembangan kawasan Royal Baroe di jantung Kota Serang memunculkan kebutuhan ruang penunjang aktivitas publik, terutama pengaturan parkir dan penataan kawasan sekitar Alun-alun Kota Serang.
Hal ini turut bersinggungan dengan status aset pemerintah yang hingga kini masih menjadi bagian dari pembahasan antar daerah.
Walikota Serang, Budi Rustandi menanggapi terkait statment Sekda Kabupaten Serang yang menyebut bahwa aset kantor BPBD dan Satpol PP Kabupaten Serang tidak masuk dalam daftar penyerahan ke Pemkot Serang.
Menurut Budi, setiap kepala daerah memiliki kebijakan dan pendekatan yang berbeda, terlebih dengan kepemimpinan baru di tingkat kabupaten maupun kota.
“Sekarang kepemimpinannya sudah baru. Saya sebagai walikota yang baru tentu punya langkah dan kebijakan sendiri, dengan melihat urgensi kepentingan Pemerintah Kota Serang dan warga Kota Serang,” ujar Budi, Selasa (30/12/2025).
Ia menilai penataan aset di pusat kota harus mempertimbangkan fungsi ruang publik secara menyeluruh, termasuk rencana lanjutan pembangunan Alun-alun Kota Serang. Keberadaan aktivitas yang tidak sejalan dengan fungsi kawasan, kata Budi, perlu ditata ulang agar wajah pusat kota lebih representatif.
“Ke depan kami akan melanjutkan pembangunan alun-alun. Tidak mungkin juga di kawasan depan pusat kota banyak aktivitas yang tidak sesuai dengan peruntukannya,” katanya.
Budi menyoroti posisi aset milik Kabupaten Serang yang berada di pusat Kota Serang. Menurutnya, secara fungsi pemerintahan, keberadaan kantor pemerintahan Kabupaten Serang yang ada di pusat Kota Serang sudah tidak relevan dengan kebutuhan pelayanan warga kota.
“Ketika kepala daerah kabupaten berkantor, tentu menyapa warga kabupaten, bukan warga Kota Serang. Ini soal penataan dan fungsi wilayah,” ujarnya.
Terkait rencana pemanfaatan kantor BPBD dan Satpol PP Kabupaten Serang sebagai kantong parkir untuk mendukung aktivitas di kawasan Royal Baroe, Budi menyebut Pemerintah Kota Serang membutuhkan ruang yang memadai seiring meningkatnya mobilitas masyarakat.
“Kami juga butuh tempat. Apalagi pusat kota sekarang aktivitasnya bertambah, termasuk dengan hadirnya Royal Baroe,” kata dia.
Budi menegaskan dirinya tetap menghargai pandangan Pemerintah Kabupaten Serang. Namun sebagai walikota, ia menyatakan akan menempuh jalur komunikasi dan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan penataan aset berjalan sesuai ketentuan hukum.
“Saya menghargai apa yang disampaikan Pak Sekda (Kabupaten Serang). Tapi sebagai walikota yang baru, saya akan berkomunikasi dengan KPK. Saya ingin ini dikembalikan sesuai dengan undang-undang,” tegasnya.
Menurut Budi, perbedaan pandangan dalam pengelolaan aset merupakan hal yang wajar dan perlu diselesaikan melalui diskusi antar pemerintah daerah. Ia menilai dialog menjadi kunci agar kepentingan pelayanan publik dan penataan kota bisa berjalan seimbang.
“Diskusi itu perlu. Kita sama-sama punya kepentingan, terutama untuk penataan kota dan pelayanan masyarakat,” tandasnya. (Red)
