SERANG, BANTENINTENS.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang menyerahkan hibah sebidang tanah di Kecamatan Taktakan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang untuk pembangunan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau Rupbasan.
Penyerahan hibah ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang Milik Daerah ke Kejaksaan Negeri Serang, Jumat (2/10/2026).
Walikota Serang, Budi Rustandi mengatakan, hibah tanah tersebut merupakan bagian dari pemanfaatan aset Pemerintah Kota Serang untuk mendukung kebutuhan sarana dan prasarana Kejaksaan Negeri Serang.
“Ini kesepakatan hibah terkait tanah Pemerintah Kota Serang yang akan dimanfaatkan untuk kebutuhan Kejaksaan Negeri Serang,” kata Budi.
Budi mengatakan, Pemerintah Kota Serang mengakomodasi kebutuhan tersebut agar aset yang dihibahkan dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan baik.
“Ini dalam rangka agar bisa digunakan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya dan dapat untuk pelayanan publik juga,” ujarnya.
Lahan di Kecamatan Taktakan tersebut memiliki luas 4.715 meter persegi. Kejaksaan Negeri Serang berencana menggunakan lahan itu untuk membangun Rupbasan sebagai tempat penyimpanan dan pengelolaan barang bukti serta barang sitaan negara.
Kepala Kejaksaan Negeri Serang, Dado Achmad Ekroni mengatakan, fasilitas baru dibutuhkan karena Rupbasan yang selama ini digunakan memiliki keterbatasan tempat dan kurang representatif.
“Rencana itu kami dapat hibah 4.715 meter persegi. Itu rencananya kami akan membuat rumah penyimpanan barang bukti dan barang sitaan negara,” ujarnya.
Menurut Dado, Rupbasan di Taktakan nantinya tidak hanya digunakan Kejaksaan Negeri Serang, tetapi dapat dimanfaatkan kejaksaan negeri lain di Banten. Salah satunya untuk penitipan barang bukti perkara tindak pidana korupsi yang proses persidangannya berlangsung di wilayah Banten.
Barang bukti dari daerah seperti Tangerang, Tangerang Selatan hingga Lebak dapat dititipkan di fasilitas tersebut sehingga lebih mudah dibawa saat diperlukan dalam persidangan.
Selain penyimpanan barang bukti dan barang sitaan, Rupbasan baru juga direncanakan menjadi tempat untuk kegiatan lelang dan pelaksanaan eksekusi barang yang telah berkekuatan hukum tetap.
Dado mengatakan, Rupbasan sebelumnya berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Sejak 2025, pengelolaannya beralih kepada Kejaksaan, sehingga pegawai dan aset yang berada di bawah Rupbasan kini berada dalam naungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
“Yang tadinya Rupbasan berada di bawah Kemenkumham, saat ini di bawah Kejaksaan Agung Republik Indonesia,” katanya.
Rupbasan yang selama ini digunakan berada di kawasan Kota Baru, berdekatan dengan Rumah Tahanan Negara Serang. Dado menyebut lokasi tersebut memiliki keterbatasan ruang dan tidak didukung area parkir yang memadai.
Kondisi itu dapat menyulitkan ketika barang bukti dalam jumlah banyak harus masuk atau ketika ada pihak yang datang untuk melihat barang, karena aktivitasnya berpotensi mengganggu lalu lintas di sekitar lokasi.
Dado berharap lokasi baru di Taktakan dapat mempermudah pelayanan sekaligus memberikan aktivitas baru bagi kawasan sekitar.
“Mudah-mudahan bisa jadi pemicu mempermudah layanan dan juga merangsang ada geliat ekonomi di sana,” ujarnya.
Pembangunan Rupbasan di lahan hibah tersebut ditargetkan direalisasikan pada 2027. Dado mengatakan, pembangunan masih menunggu dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan Kejaksaan.
Ia menjelaskan, hibah lahan tersebut bukan berarti aset negara berpindah kepemilikan. Lahan tetap menjadi aset negara, sementara pemanfaatannya diarahkan untuk mendukung kebutuhan Kejaksaan dan pelayanan publik.
“Ini sama-sama negara, sebenarnya cuma dimanfaatkan lebih maksimal lagi,” tandasnya. (Red)
